Revisi P2SK: Langkah Konkrit Wujudkan Stabilisasi Ekonomi Yang Komprehensif

Jakarta - Pemerintah mengambil langkah konkrit dan terukur untuk mewujudkan stabilisasi ekonomi yang komprehensif melalui revisi Peraturan Presiden tentang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (P2SK). Revisi ini merupakan instrumen kebijakan penting yang dirancang untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai upaya stabilisasi ekonomi dari sisi fiskal dan moneter. Pendekatan komprehensif ini diyakini lebih efektif dalam menciptakan landasan ekonomi yang stabil.

Revisi aturan tersebut memfokuskan pada penciptaan mekanisme stabilisasi yang terpadu, di mana kebijakan fiskal dan moneter tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mengisi dan memperkuat. Misalnya, stimulus fiskal untuk pemulihan ekonomi dapat didukung oleh kebijakan moneter yang menjaga likuiditas dan stabilitas sektor keuangan. Sinergi ini bertujuan memaksimalkan dampak stabilisasi.

Salah satu wujud konkritnya adalah penguatan peran KSSK dalam mengawasi dan merekomendasikan langkah-langkah stabilisasi ketika terdeteksi gejolak di sektor keuangan atau perekonomian secara keseluruhan. Forum ini memiliki kewenangan yang lebih jelas untuk mengkoordinasikan tindakan cepat guna mencegah gejolak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.

Revisi juga mengatur skenario dan opsi kebijakan stabilisasi yang dapat diambil secara kolektif oleh otoritas fiskal dan moneter. Dengan memiliki pilihan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya, respons terhadap gangguan stabilitas dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur, mengurangi waktu tunggu yang biasanya terjadi dalam situasi darurat.

Implementasi dari revisi ini diharapkan dapat mengurangi volatilitas pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil. Stabilitas makroekonomi yang terjaga merupakan prasyarat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong kegiatan usaha yang berkelanjutan. Pada akhirnya, masyarakat luas yang akan merasakan manfaat dari stabilisasi ini.

Langkah revisi P2SK ini juga menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola ekonomi yang baik (good economic governance). Koordinasi yang transparan dan akuntabel merupakan bagian dari prinsip tersebut, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan stabilisasi dilakukan demi kepentingan publik yang lebih luas.

Dengan adanya kerangka stabilisasi yang lebih solid, daya tahan ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai siklus bisnis dan gejolak eksternal diharapkan semakin kuat. Perekonomian nasional akan memiliki "shock absorber" yang lebih efektif, sehingga proses pemulihan dari gangguan apapun dapat berlangsung lebih cepat.

Oleh karena itu, revisi P2SK tidak hanya penting bagi otoritas kebijakan, tetapi juga bagi seluruh pelaku ekonomi. Langkah ini pada hakikatnya adalah investasi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, predictable, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Baca Juga: Pemerintah Beberkan Beban Subsidi Besar Di Balik Harga Pertalite Rp 10.000

---

Tag Kestabilan Makroekonomi Koordinasi Kebijakan Pemerintah Langkah Konkrit Revisi P2SK Stabilisasi Ekonomi Komprehensif