"Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara mana pun untuk mendirikan atau memiliki pangkalan militer di wilayahnya," ungkapnya dalam sebuah pesan singkat kepada CNBC Indonesia. Meskipun tidak memberikan izin, Roy menekankan bahwa Indonesia bukanlah negara yang menolak kunjungan kapal asing. Indonesia sangat terbuka terhadap kedatangan armada asing yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. "Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia akan menerima dan mengizinkan pesawat atau kapal militer dari negara lain yang datang dalam misi damai," tegasnya. Selanjutnya, Roy juga menjelaskan isu-isu terkait rencana Indonesia untuk membangun fasilitas peluncuran satelit di Biak. Ia menyatakan bahwa isu ini telah dibahas sebelumnya, tetapi belum ada langkah konkret yang diambil. "Indonesia memiliki rencana untuk mendirikan tempat peluncuran satelit di Biak. Diskusi mengenai hal ini telah dimulai beberapa tahun lalu, namun belum ada keputusan yang diambil," tambahnya. Rusia dilaporkan telah meminta izin kepada Indonesia untuk menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) di Biak, Papua, menurut informasi dari media pertahanan Janes. Dalam laporan tersebut, sumber dari pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa permintaan itu diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin setelah pertemuannya dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari 2025. Rusia berencana untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo Biak. "Pangkalan udara ini terletak di Biak Numfor, provinsi Papua, Indonesia, dan merupakan markas bagi Skuadron Penerbangan 27 Angkatan Udara Indonesia, yang mengoperasikan armada pesawat pengintai CN235," demikian laporan media tersebut. Detail mengenai jumlah dan jenis pesawat yang akan ditempatkan oleh VKS di Biak Numfor tidak dijelaskan secara rinci. Namun, Janes mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, VKS telah mengajukan beberapa permintaan ad hoc untuk mendaratkan pesawat pembom Tupolev Tu-95 dan pesawat angkut Il-76 di pangkalan udara yang sama. Kabar ini mengejutkan Australia, yang secara de facto tergabung dalam koalisi negara-negara Barat yang bersaing dengan Rusia. Menjelang pemilihan umum, kepala oposisi Peter Dutton menyatakan bahwa informasi ini telah atau akan disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara publik. "Ini akan menjadi kegagalan besar jika mereka tidak diberi tahu tentang permintaan tersebut sebelum diumumkan secara resmi oleh Presiden Indonesia," tegasnya. "Ada komentar yang saya lihat dilaporkan dari juru bicara Indonesia, dan itu jelas berasal dari pemerintah. Laporan mengenai negosiasi atau diskusi yang telah berlangsung antara Rusia dan Indonesia." Situasi ini segera menarik perhatian dari pihak koalisi pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese, mengingat Prabowo belum memberikan pernyataan publik atau pengumuman terkait permintaan yang dilaporkan tersebut.