Kementerian Keuangan Menarik Utang Lebih Awal Sebagai Langkah Antisipasi Terhadap Kebutuhan Pembiayaan Tahun 2025

Senin, 06 Januari 2025

(ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

Kementerian Keuangan telah melaksanakan prefunding atau penerbitan surat utang sebelum dimulainya tahun anggaran dengan total sebesar Rp85,9 triliun, sebagai langkah antisipasi terhadap kebutuhan pembiayaan tahun 2025.

“Dengan mempertimbangkan tantangan global yang masih signifikan, kami berupaya untuk memastikan bahwa pembiayaan utang dilakukan dengan biaya yang wajar dan risiko yang dikelola dengan baik,” ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, dalam konferensi pers mengenai APBN 2024 di Jakarta pada hari Senin.

Suminto menjelaskan bahwa prefunding ini akan berkontribusi pada pengurangan penerbitan surat utang di tahun anggaran 2025.

Lebih lanjut, Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) telah mencapai kesepakatan untuk melakukan penukaran utang atas Surat Berharga Negara (SBN) yang digunakan untuk pembiayaan COVID-19, yang akan jatuh tempo pada tahun 2025, dengan nilai sebesar Rp100 triliun, sehingga dapat mengurangi penerbitan di pasar perdana.

Dalam APBN 2025, Pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun atau setara dengan 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Rencana pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp775,9 triliun, yang terdiri dari pembiayaan utang dan Rp159,7 triliun melalui pembiayaan non-utang.

Untuk pembiayaan utang, sebesar Rp642,5 triliun akan diperoleh dari penerbitan SBN, sedangkan Rp133,3 triliun lainnya berasal dari pinjaman.

Namun, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang APBN, kami memiliki fleksibilitas dalam penggunaan instrumen utang, sehingga SBN dan pinjaman dapat saling menggantikan, ungkap Suminto.

Selain melalui penerbitan surat utang, Pemerintah juga memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) dari APBN 2024 yang mencapai Rp45,4 triliun, yang dapat dimanfaatkan sebagai dukungan pembiayaan.

Selanjutnya, terdapat juga Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari APBN 2024 yang dapat digunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun 2025.

APBN 2024 tercatat mengalami defisit sebesar Rp507,8 triliun, yang setara dengan 2,29 persen dari PDB. Persentase ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN 2024.

Pendapatan negara secara keseluruhan menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan realisasi sementara mencapai Rp2.842,5 triliun. Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp3.350,3 triliun.

Keseimbangan primer tercatat sebesar Rp19,4 triliun. Realisasi sementara untuk pembiayaan anggaran mencapai Rp553,2 triliun, dengan sisa lebih anggaran (SILPA) sebesar Rp45,4 triliun.

Tag: