Bapanas: Presiden Menyetujui Pelaksanaan Bantuan Pangan Selama Enam Bulan Pada Tahun 2025

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menginformasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram selama enam bulan pada tahun 2025 kepada para penerima manfaat.

"Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo telah merestui penyaluran bantuan pangan beras selama enam bulan di tahun 2025. Penyalurannya akan dimulai pada bulan Januari dan Februari, sedangkan untuk empat bulan berikutnya akan disesuaikan dengan jadwal yang akan ditentukan," ungkap Arief dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan bahwa pemerintah sebelumnya telah memastikan adanya bantuan pangan beras pada bulan Januari dan Februari 2025. Dalam Rapat Terbatas yang berlangsung pada Senin (30/12), diputuskan untuk menambah alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan demi menjaga keseimbangan antara hulu dan hilir.

Arief juga menyebutkan bahwa usulan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat tersebut.

"Yang pasti, pemerintah bersama Bulog siap untuk mendistribusikan total alokasi selama enam bulan dengan total beras sebanyak 960 ribu ton kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) pada tahun 2025, sesuai dengan usulan Bapak Menko Pangan dalam Ratas kemarin," jelas Arief.

Program bantuan pangan beras akan disalurkan sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi dan sebagai dukungan bagi masyarakat berpendapatan rendah, serta untuk menjaga keseimbangan antara hulu dan hilir.

"Kita memahami bahwa untuk bantuan pangan beras pada tahun 2025, pemerintah akan terus memperbaiki database penerima PBP. Oleh karena itu, fokus kita adalah pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan kepala keluarga miskin dan lansia tunggal," ungkap Arief.

Database penerima bantuan pangan beras pada tahun 2025 akan mengacu pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

"Rincian penerima terdiri dari 15,6 juta PBP untuk desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP untuk perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal," tambahnya.

Program bantuan pangan beras ini, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Penurunan ini terjadi dalam periode Maret 2023 hingga Maret 2024.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang, mengalami penurunan sebanyak 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 25,90 juta orang.

Selain itu, penyaluran bantuan pangan beras setiap bulan juga berperan dalam pengendalian inflasi. Sepanjang tahun 2023, bantuan pangan beras telah dilaksanakan selama tujuh bulan. Pada bulan September 2023, inflasi beras sempat mencapai 5,63 persen.

Namun, setelah penyaluran bantuan pangan berupa beras, inflasi beras menunjukkan perbaikan menjadi 0,48 persen pada bulan Desember 2023.

Pada tahun 2024, inflasi beras sempat mencapai angka yang cukup tinggi pada bulan Februari, yaitu 5,32 persen. Namun, berkat penyaluran bantuan pangan beras dan berbagai stimulus bantuan sosial lainnya, inflasi beras mengalami penurunan. Sebagai contoh, inflasi beras pada bulan Juli 2024 tercatat oleh BPS sebesar 0,94 persen.

Baca Juga: OJK Dorong Peran Mahasiswa UMSU Sebagai Agen Inklusi Keuangan Di Masyarakat

---

Tag: Arief Prasetyo Adi Bapanas Prabowo Subianto